DPRD JAMBI: Kimpraswil Jangan Asal-asalan

DPRD JAMBI: Kimpraswil Jangan Asal-asalan!

Provinsi JAMBI- Sejak Jum'at (05/09) lalu, Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Sarolangun, Merangin dan Kerinci guna melihat langsung kondisi jalan serta persiapan mengahadapi angkutan Lebaran 2008.

Kepada infojambi, ketua komisi III DPRD Provinsi Jambi, H. Mardinal mengatakan secara umum, masalah jalan tidak ada masalah." Kalau masalah kerusakan jalan tentu ada, namun tidak akan menghambat arus lalu lintas, seperti ruas jalan Tembesi-Sarolangun, Merangin-Kerinci memang banyak mengalami kerusakan, namun masih bisa di lalui," ungkapnya pada Info Jambi.com pagi ini Via Telp seluler.Provinsi Jambi

Dilanjutkanya pula, Dewan minta Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi serius menangani masalah jalan."Jadi untuk masalah jalan, dewan minta Kimpraswil serius menanganinya, jangan asal-asalan, baru dibangun rusak lagi.Kapan bisa maju suatu daerah bila sarana jalan seperti itu." tegasnya.

by: Bang Fadlan Copyright:www.infojambi.com

Panwaslu Provinsi jambi Unjuk Gigi

Panwas Provinsi Unjuk Gigi

KOTA JAMBI - Panitia Pengawas Pemilu (Panawaslu) Provinsi Jambi menemukan pelanggaran yang dilakukan Bakal Calon Legeslativ (Bacaleg) pada tahapan kampanye Parpol.

Pelanggaran itu dilakukan, Hidayat Rozali, salah satu Bakal Calon Legislativ (Bacaleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersosialisasi menggunakan nomor urut.

Menurut salah Ketua Panwas Provinsi Jambi, Salahudin, temuan itu sudah dilaporkan Panwaslu ke KPU Provinsi Jambi. “Ya temuannya sudah kita sampaikan ke KPU Provinsi tadi pagi (kemarin pagi, red),” jelasnya.

Menurut Salahudin, kini merupakan tahapan kampanye Partai Politik (Parpol), bukannya jadwal kampanye perorangan. Namun, Salahudin melanjutkan, jika Bacaleg hanya memunculkan fotonya dan nama tanpa nomor urut tidak menjadi permasalahan. “Asal nomor urutnya tidak dicantumkan, karena ini statusnya belum DCT (Daftar Calon Tetap, red),” ujarnya.

Sebab, lanjut Salahudin, kini Bacaleg belum terdaftar di DPT. Jika para Bacaleg sudah terdaftar di DPT, lanjutnya, maka diperbolehkan mencantumkan nomor urut.Provinsi Jambi

Temuan Panwaslu Provinsi ini, menurut Salahudin masuk dalam kategori pelanggaran Administrasi. “Temuan ini masih dalam kategori pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Menyangkut soal sosialisasi Bakal Calon (Balon) DPD, Salahudin menghimbau agar para Balon untuk tidak bersosialisasi dengan menyebutkan calon anggota DPD RI dari Provinsi Jambi. “Jangan dulu bersosialisasi dengan menyebutkan calon anggota DPD RI dari Provinsi Jambi,” himbaunya
copy right:www.infojambi.com
by : fadlan kholiq

Wabup Bantah Bekingi Sawit Harum..Beneran Niiiiiii

Wabup Bantah Bekingi Sawit Harum..Beneran Niiiiiii

MUARABUNGO – Wakil Bupati (Wabup) Bungo, Sudirman Zaini membantah berada dibelakang PT Sawit Harum Makmur. ‘’Saya justru menyesalkan sikap perusahaan perkebunan yang tidak pro petani Kecamatan Bathin III Ulu dengan membangun kebun pola 70 persen perusahaan dan 30 persen petani.

Setelah mendapat 70 persen lahan rakyat perusahaan hanya memberi ganti rugi Rp 1 juta perhektare. Tidak hanya begitu, Sawit Harum juga membebani rakyat dengan utang Rp 42 juta perhektare,’’ tegas Sudirman.

Pernyataan Sudirman Zaini sekaligus menepis isu yang berkembang bahwa dirinya berada di belakang Sawit Harum. Perlakuan kepada masyarakat Bathin III Ulu beda jauh dengan masyarakat Kecamatan Pelepat. Di Pelepat Sawit Harum memberlakukan sistem 50-50 persen. Sejumlah 50 persen lahan diberi ganti rugi Rp 3,5 juta perhektare. Sedangkan 50 persen sisa lahan tanpa dibebani utang petani sudah mendapat hasil 40 persen.

’’Kalau pola 50-50 persen ini diberlakukan kepada petani Bathin III Ulu, kami dukung. Apa bedanya dengan Pelepat, lahannya sama-sama bergelombang,’’ ujar Wabup.

Dalam waktu dekat diadakan rapat di Kantor Bupati Bungo dengan menghadirkan pihak perusahaan, LSM dan masyarakat perkebunan sawit.

cofyright: www.infojambi.com